Surat Perintah Sebelas Maret adalah sebuah surat perintah yang ditandatangani oleh Bung Karno pada tanggal 11 Maret 1966 yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Surat Perintah Sebelas Maret ini biasa disingkat dan disebut Supersemar. Bisa dibilang Supersemar adalah salah satu dari beberapa dampak G30S/PKI di bidang politik. Supersemar berupa perintah untuk Soeharto, yang waktu itu selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau disingkat dengan Pangkopkamtib agar mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan kondisi keamanan dan ketertiban yang sangat buruk pada saat itu.
Peristiwa pemberontakan PKI terjadi pada tanggal 30 September 1965. Memang TNI bisa mengatasi dengan mudah dan cepat. Tapi setelah pemberontakan ditumpas, bukan berarti perjuangan melawan PKI selesai. Aliansi rakyat dan TNI-AD memburu dan mengejar sisa-sisa PKI yang kocar-kacir dan berlari tanpa arah. Selain itu gelombang demonstrasi yang ingin agar PKI dibubarkan sering terjadi. Situasi Indonesia pada saat itu benar-benar kacau. Masa-masa itu adalah masa akhir orde lama. Bacalah pengertian orde lama agar lebih paham.
Supersemar yang ada saat ini adalah versi yang dirilis dari Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) dan tercatat dalam buku-buku sejarah. Beberapa ahli sejarah Indonesia berkata bahwa masih banyak versi Supersemar. Sehingga sekarang masih ditelusuri keaslian naskah supersemar yang diinstruksikan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor. Berikut ini adalah beberapa Dampak Peristiwa Supersemar :
Hancurnya Komunisme
Dampak positif dari Supersemar adalah hancurnya komunisme. Supersemar ini memberantas hampir semua anggota PKI. Cukup banyak anggota PKI atau yang berhubungan dengan PKI diberantas. Sedangkan keturunannya dilabeli sebagai keturunan PKI. Sehingga para keturunan PKI tidak bisa mendapat hak-hak khusus seperti warga negara Indonesia pada umumnya. Contohnya ketika memilih pejabat eselon I, harus dilengkapi memo dari Badan Intelijen Negara terkait track recordnya. Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada keturunan PKI. Hal ini terdapat di Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
Hilangnya Pengaruh Blok Timur
Ketika era Bung Karno atau Orde Lama, politik luar negeri Indonesia cenderung condong ke Blok Timur. Meskipun waktu itu termasuk Gerakan Non Blok, gerakan politiknya cukup dekat dengan pentolan negara komunis. Contohnya seperti Uni Soviet, Republik Rakyat China dan Kuba. Bahkan Bung Karno berteman dengan Khruschev, Fidel Castro dan Mao Zedong. Ini terkait dengan kedekatannya dengan PKI dan paham Bung Karno yang membenci paham neo kolonialisme dan imperalisme. Paham ini terwujud di blok barat. Selain itu, Bung Karno sudah mencetuskan pemikiran nasionalis, agama dan komunisnya. Pemikiran ini sangat didukung oleh PKI. PKI sendiri merupakan ‘tangan’ dari blok timur untuk menyebarkan paham komunisme di Indonesia. Dengan adanya Supersemar, PKI berhasil dibubarkan dan semua anteknya dimusnahkan. Dengan begitu, tangan-tangan blok timur di Indonesia sudah hilang. Sehingga Indonesia terlepas dari pengaruh blok timur.
Pembubaran dan Pembersihan PKI
Januari 1966 terjadi demo yang sangat besar di Jakarta. Ini terkait dengan peristiwa PKI yang terjadi pada 30 September 1965. Rakyat menuntut agar pemerintah menurunkan harga, membubarkan PKI dan membersihkan semua kabinet dari unsur-unsur PKI. Tiga tuntutan ini dikenal dengan Tritura. Tritura ditanggapi oleh Bung Karno demi mengembalikan keamanan negara yang sekarang tidak kondusif. Karena itulah muncul Supersemar. Supersemar ini merupakan bentul kewenangan Bung Karno pada Soeharto untuk memulihkan keamanan.
Upaya untuk mengembalikan keamanan ini dengan cara membubarkan PKI dan membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Tanggal 18 Maret 1966, pengemban Supersemar mengamankan 15 menteri yang dinilai berhubungan dengan PKI. Tanggal 18 Maret 1966, pengemban Supersemar mendirikan kabinet Dwikora yang dinilai bersih dari PKI dan tidak terlibat dengan G 30 S/PKI. Lembaga legislatif pun tak lepas dari pembersihan Soeharto yang dimulai dari tokoh-tokoh MPRS dan DPRGR. 62 orang anggota DPRGR diberhentikan karena diduga terlibat PKI.
Perpindahan Kekuasaan yang Mengejutkan
Dampak negatif dari Supersemar adalah menguatnya posisi Soeharto. Kemudian terjadilah dualisme kekuasaan. Dimana Bung Karno sebagai presiden Soeharto sebagai pengeksekusi semua tindakan pemerintah sesuai dengan pemikiran absolutnya sendiri. Dengan memiliki Supersemar, Soeharto rasanya sudah memiliki kartu As untuk menyelesaikan semua urusannya.
Sebaliknya, posisi Bung Karno semakin melemah. Pengaruh Soeharto mencabut status presiden oeharto seolah menjadi hakim absolut pada masa-masa itu. Kekerasan di masyarakat baik secara politis maupun fisik pun tak terelakkan. Soeharto menangkap para menteri yang diduga berhubungan dengan PKI atau dekat dengan Bung Karno. Para menteri itu pun hanya bisa pasrah karena dukungan Bung Karno sudah melemah.
Soeharto pun berani mengotak-atik MPRS. Rekayasa pada MPRS pun juga dilakukan yaitu menetapkan Supersemar sebagai Ketetapan MPRS. Status Bung Karno yang awalnya menjabat sebagai presiden seumur hidup harus dicabut oleh MPRS. Bahkan MPRS berani menolak pidato Nawaksara Bung Karno. Hingga pada puncaknya memberhentikan Bung Karno sebagai presiden RI.
Indonesia yang Condong ke Blok Barat
Soeharto yang sudah semakin menguat membuat Indonesia yang awalnya condong ke timur menjadi condong ke barat. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang mendukung Amerika Serikat dan normalisasi hubungan luar negeri dengan Malaysia. Padahal di jaman Bung Karno, Malaysia dianggap sebagai antek neo kolonialisme dan imperialisme. Indonesia kembali masuk anggota PBB setelah sebelumnya keluar karena ada masalah dengan Malaysia. Kebijakan luar negeri Soeharto ini sangat berbeda jauh dengan masa pemerintahan Bung Karno.
Warisan Budaya Korupsi Kolusi Nepotisme
Banyak orang berpendapat bahwa budaya Korupsi Kolusi Nepotisme atau biasa disingkat dengan KKN dimulai dari zaman orde baru. Meskipun orde baru sudah runtuh dihitung sejak mundurnya Soeharto, budaya KKN ini masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Tidak hanya di instansi pemerintah tapi juga merambat ke instansi yang lain. Begitu Supersemar di tangan Soeharto, Soeharto membawa Indonesia dari orde lama ke orde baru. Bisa dibilang, Supersemar adalah latar belakang orde baru. Tentunya dengan sistem pemerintah pada masa orde baru. Keadaan politik di masa orde baru menambah babakan sejarah baru di Indonesia.
Demikian informasi tentang dampak peristiwa Supersemar. Dampak peristiwa Supersemar perlu diketahui agar kita tahu bagaimana proses transisi kepemimpinan dari Bung Karno ke Soeharto di saat itu serta dampak positif dan negatifnya. Selain itu juga sebagai pembelajaran politik. Kita sekarang tahu bahwa ketika suatu negara sedang tidak stabil, pergantian kekuasaan yang tidak biasa seperti kisah Supersemar ini sangat mungkin. Tidak hanya di Indonesia tapi juga setiap negara.
sejarahlengkap/HENRY HAFIDZ
Posting Komentar